Jakarta, [RR1-online]:
Pemerintah tetap juga melakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, padahal sikap ini justru membuka peluang bagi para pejabat negara untuk melakukan korupsi.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli bahkan telah mengkritik keras sikap pemerintah yang masih saja melakukan perubahan Undang-Undang APBN karena dianggap tidak sepenuhnya pro kepada rakyat kecil. Seharusnya, kata Rizal, UU APBN 2013 tidak perlu diubah.
Menteri Keuangan yang baru Chatib Basri, yang semula dinilai akan berani melakukan terobosan dalam pengelolaan keuangan negara dengan tidak melakukan perubahan APBN, malah tak bisa berbuat banyak. Nyatanya, APBN 2013 tetap diubah.
“Perubahan APBN justru menjadi sumber korupsi yang luar biasa besar. Hampir semua kasus korupsi besar terjadi lewat mekanisme APBN Perubahan. Contohnya kasus proyek Hambalang," ujar Rizal Ramli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan-Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Rizal mengatakan, pembahasan APBN-Perubahan sangat bermasalah lantaran prosesnya sangat cepat atau tidak sampai satu bulan. Berbeda dengan pembahasan APBN yang persiapannya lebih lama dan ketat.
Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan ini menilai, pemerintah tak punya alasan logis untuk melakukan perubahan APBN 2013. “Saat ini, secara makro ekonomi Indonesia, tidak ada alasan perubahan APBN 2013, kecuali jika ekonomi dunia tengah bergejolak,” ujar Rizal Ramli.
Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan ini menilai, pemerintah tak punya alasan logis untuk melakukan perubahan APBN 2013. “Saat ini, secara makro ekonomi Indonesia, tidak ada alasan perubahan APBN 2013, kecuali jika ekonomi dunia tengah bergejolak,” ujar Rizal Ramli.
Menurutnya, jika alasan perubahan APBN terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah juga tidak perlu mengubah APBN 2013. Pasalnya, pemerintah bisa menaikan harga BBM tanpa membicarakan hal ini dengan DPR.
"Harusnya dihentikan pembahasan APBNP 2013. Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) penakut naikkan harga BBM, bersembunyi di belakang partai-partai," tegas Rizal Ramli selaku pakar ekonomi yang kini mendapat aspirasi dan dukungan dari banyak kalangan untuk maju menjadi presiden 2014 itu.
Para politisi di DPR sebelumnya juga mengeluhkan pembahasan APBN-Perubahan yang sangat singkat. Misalnya, keluhan dari para politisi pada Komisi III yang harus tergopoh-gopoh membahas anggaran kerja seluruh mitra kerja dalam dua hari. Akibatnya, mereka mengaku kesulitan melakukan pengawasan terhadap usulan anggaran mitra kerja.
Para politisi di DPR sebelumnya juga mengeluhkan pembahasan APBN-Perubahan yang sangat singkat. Misalnya, keluhan dari para politisi pada Komisi III yang harus tergopoh-gopoh membahas anggaran kerja seluruh mitra kerja dalam dua hari. Akibatnya, mereka mengaku kesulitan melakukan pengawasan terhadap usulan anggaran mitra kerja.
Sehingga dengan pembahasan yang terburu-buru tersebut, maka diyakini banyak kalangan, bahwa patut diduga postur APBN-Perubahan 2013 adalah semata untuk kepentingan politik bagi para partai penguasa agar dapat kembali memperkokoh diri pada pemilu 2014 mendatang.>nt/ams
