Kategori: Opini*
Jakarta [RR1online]:
AKIBAT dari banyaknya persoalan negara, mulai dari kondisi ekonomi yang masih memburuk, utang negara yang terus membengkak, hingga pada masalah koruptor yang justru terus “dipelihara” oleh negara, membuat harapan rakyat untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan pun menjadi redup. Tak salah kiranya jika ada ratusan juta rakyat jelata yang saat ini sangat menantikan meletusnya sebuah “revolusi” di negeri ini.
Tetapi, rakyat saat ini akhirnya hanya bisa “diam” karena kelelahan. Lelah menangis, lelah menjerit, serta lelah memohon kepada presiden agar tidak mendahulukan kepentingan kelompoknya saja.
Bahkan sebagian besar lainnya juga nampak sudah lelah berdemo, lelah mengkritik dan lelah mengeluh. Karena meski unjuk-rasa maupun aksi damai dan semacamnya sudah berkali-kali dilakukan guna mendesak presiden maupun pemerintah agar segera menuntaskan seluruh masalah di negeri ini, tetapi presiden malah sering balik mengeluh, alias curhat. Bahkan, presiden tak jarang pula hanya menjawabnya dengan nyanyian melalui sejumlah album lagu yang telah dirilisnya.
Namun, di saat harapan rakyat jelata mulai meredup, dan ketika para aktivis juga sudah mulai kelelahan dan kehabisan jurus, tiba-tiba dari Pulau Dewata terdengar kabar Ekonom Senior DR. Rizal Ramli ditunjuk aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) “yang baru”, yakni dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, di Hotel The Stone Kuta-Bali, Sabtu (28/9/2013).
Selain Rizal Ramli, peserta Rapimnas itu juga sepakat dan bulat menunjuk Setiawan Djodi sebagai Ketua Dewan Penasihat, dan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.
Beberapa bulan terakhir ini, Kadin memang sedang mengalami kemelut akibat Suryo Bambang Sulisto (SBS) dinilai “mandul” selaku ketua umum. Banyak program kerja yang menjadi keputusan Munas tidak mampu dijalankannya karena hanya lebih banyak bergerak secara individual.
Bukan cuma itu, SBS juga dinilai tidak bijak dan tidak profesional dengan lebih memperlihatkan sikap egoisme dan arogansinya sebagai ketum Kadin. Di antaranya, ia (SBS) tak ingin diperingati ataupun dikritik. Siapa saja yang mengritiknya, langsung dicopot. Dan beberapa pengurus DPP dan DPD Kadin pun sudah ada yang dipecat oleh SBS dari keanggotaan Kadin tanpa diikuti dengan peringatan lebih dulu.
Sedangkan, salah satu keputusan Munas 2010 (dari 41 butir keputusan) yang hingga kini belum dilaksanakan oleh SBS, menurut Ketua Kadin Provinsi DI Yogyakarta yang dipecat Nur Achmad Affandi, yakni mengenai pemberdayaan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan investasi, dan pembinaan usaha di daerah. Serta pengurus Kadin juga diwajibkan untuk mengadakan pengembangan kapasitas pengusaha daerah melalui berbagai pelatihan-pelatihan. “Namun hingga saat ini, hal itu tidak dilakukan oleh pengurus Kadin yang diketuai Bambang,” kata Nur, seperti dilansir tempo.co.
Sehingga, dengan memperhatikan semua itu, dan demi menyelamatkan Kadin sebagai organisasi “penggerak ekonomi” bangsa, maka keputusan Rapimnas di Bali yang menunjuk Rizal Ramli sebagai Ketum Kadin yang baru pun tak dapat dihindari.
Menurut saya selaku pengamat sosial, budaya dan politik, penyelenggaraan Rapimnas di Bali tersebut sama sekali tak bisa ditunjuk sebagai langkah ke “kamar politik”. Sebab, Kadin memiliki “kamar” sendiri dengan tujuan yang jelas sebagaimana dituangkan di pasal 8 dalam Keppres No.17 Tahun 2010.
Dalam Keppres tersebut dengan jelas disebutkan bahwa: Kadin bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:
a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antara potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antarskala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;
b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalarn percaturan perekonomian global.
Jadi, sangat keliru dan amat berlebihan jika Rapimnas tersebut dinilai telah memasuki “kamar politik”. Apalagi, Rizal Ramli, Setiawan Djodi dan Oesman Sapta Odang saat ini tidaklah memiliki “baju” partai politik.
Malah dengan ditunjuknya Rizal Ramli sebagai ketum Kadin bersama kedua tokoh pengusaha sukses tersebut adalah sebagai bukti, bahwa seluruh peserta Rapimnas di Bali itu amat memahami kandungan “mukadimah” paragraf pertama dalam Keppres No.17 Tahun 2010 tersebut.
Mukadimah itu adalah: “Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang tangguh merupakan tulang punggang perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan internasional”.
Olehnya itu, peserta Rapimnas Kadin di Bali tersebut sama sekali tidaklah keliru menunjuk Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian itu, sebagai Ketua Umum mereka (Kadin) yang baru. Sebab justru pada momen seperti inilah mereka sangat meyakini, bahwa Rizal Ramli adalah sosok yang mampu membangkitkan perekonomian bangsa kita yang saat ini memang sedang mengalami masa suram.
Namun saya juga tidak menyalahkan jika ada pemikiran yang mengarahkan hal ini ke ruang politik, karena mendekati Pemilu 2014. Tetapi, pandangan seperti itu amat berlebih-lebihan, dan saya anggap itu sebagai ketakutan yang luar biasa.
Sebab, bagi saya, ada banyak hal yang justru lebih patut diwaspadai dan dicemasi saat ini. Yaitu masalah fondasi ekonomi Indonesia yang masih rapuh, juga dengan persoalan korupsi yang hingga kini masih terus berlangsung, dan entah kapan itu semuanya bisa dituntaskan….?!!?
Saya lebih sependapat dengan statement mantan Ketum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii), yang ikut menyatakan mendukung penuh atas didaulatnya Rizal Ramli selaku Ketua Umum Kadin yang baru melalui Rapimnas tersebut. “Saya setuju, ini suatu revolusi,” ujar Buya Syafii, di Jakarta, Minggu malam (29/9/2013), seperti dilansir rmol.co.
Di mata Buya Syafii, Rizal Ramli dapat berbuat banyak bagi kemajuan perdagangan dan industri di Indonesia.“Beliau (Rizal Ramli) punya pengalaman, keberanian, dan diyakini bisa merubah pola pembangunan kita,” ungkap Buya Syafii seraya mengaku tidak mempersoalkan hubungan Kadin di bawah pimpinan Rizal Ramli dengan pemerintahan yang ada. Sebab, menurutnya, justru pemerintahlah yang harus menyesuaikan diri dengan keberadaan Kadin.
-----------
*Sumber : Kompasiana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar